Ari mengungkapkan, proses harmonisasi ranperda telah selesai dilakukan bersama perwakilan terkait. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas substansi dan pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam regulasi tersebut.
Ia menegaskan, keberadaan perda juga penting untuk menjamin kesinambungan program perlindungan sosial agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
Dari sisi penganggaran, Ari menyebut Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan sekitar Rp7 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk mendukung program perlindungan pekerja rentan. Anggaran tersebut berpeluang ditingkatkan pada tahun berikutnya apabila jumlah penerima manfaat bertambah dan kebutuhan program semakin besar.
Ia menilai, keterbatasan anggaran daerah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong agar belanja yang bersifat seremonial dapat dievaluasi dan dialihkan ke program prioritas.
Meski demikian, tantangan utama dalam pelaksanaan program masih berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan data penerima manfaat. DPRD ingin memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
