Ia menilai pemerataan fasilitas pendidikan perlu menjadi perhatian agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar dengan kualitas sarana dan prasarana yang setara.
Terkait pengawasan anggaran, Ari mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kota Makassar masih berada di bawah 80 persen menjelang akhir tahun 2026.
DPRD pun terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program sesuai perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan ketentuan serta prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran berpotensi membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat dari program yang sebenarnya telah direncanakan. Karena itu, kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran juga menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya.
Ari berharap seluruh program yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan secara optimal, terutama program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi D DPRD Makassar, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan hak dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan hingga pendidikan, mendapatkan perhatian dan perlindungan yang berkelanjutan. (*)
