
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan persetujuan oleh forum paripurna, yang kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.
Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini dirancang melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
Pengaturan tersebut disertai pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan independen, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan.
Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya dalam laporan pembahasan.





