
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan regulasi ini dilatarbelakangi belum optimalnya upaya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.
Pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dari sisi substansi, Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.
Setelah laporan disampaikan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.





