
Jangkau Berbagai Tindak Pidana
Ruang lingkup pengaturan dalam RUU ini juga mencakup sejumlah tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Selain mekanisme perampasan, regulasi ini turut mengatur tata kelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaannya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengaturan tersebut diarahkan untuk memastikan aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada negara maupun korban tindak pidana. Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah RUU Perampasan Aset bergulir selama 18 tahun sejak pertama kali diwacanakan pada 2008. Melalui regulasi tersebut, DPR dan pemerintah diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat. (*)





