SOLUSIMEDIA.ID, BEKASI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai landasan utama penyusunan program literasi dan inklusi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2), dan dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sekaligus Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam kesempatan tersebut, Friderica menegaskan adanya perbedaan signifikan dalam pelaksanaan survei tahun ini.
“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” kata Friderica.
Ia menjelaskan bahwa pemantauan SNLIK 2026 memiliki arti penting karena tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
