SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar terus mendorong penguatan perlindungan hak dasar masyarakat, khususnya dalam akses pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga kurang mampu serta pekerja rentan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengatakan pemerintah kota bersama legislatif berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan secara layak.
Menurutnya, salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan dari peserta mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan.
Melalui skema tersebut, warga yang sebelumnya mengalami kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan setelah melalui proses verifikasi dan pendataan oleh tim terkait, termasuk Dinas Sosial.
Ari menilai, sebagai salah satu kota besar di Indonesia sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar harus memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi.
