Munafri juga mengungkapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelompok masyarakat, bahkan partai politik untuk ikut terjun langsung membina warga di tingkat RT.
“Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina. Jadi semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot Makassar tengah menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Sejumlah perusahaan telah menjajaki kerja sama dengan pemerintah, namun masih dalam tahap penjajakan untuk menentukan mitra yang paling tepat.
“Kami tidak menolak pembangunan PSEL, malah konsentrasi penuh agar bisa segera terwujud. Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” terangnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Munafri berharap persoalan sampah yang selama ini membebani Makassar dapat teratasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Untuk itu, kami terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun calon investor,” lanjutanya.
