Menurut Andi Erni, pelaku di sektor ini kerap mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dari sisi permodalan, hingga Agustus 2025 telah disalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp10,4 triliun.
Selama 2025 Pemprov Sulsel mencatat penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp10,4 triliun hingga Agustus. Ini membuat UMKM di Sulsel Naik kelas.
Dana tersebut disalurkan kepada 181 ribu pelaku UMKM, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan modal kerja produktif di Sulawesi.
Selain itu, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran untuk mendukung legalitas UMKM secara gratis. Sebanyak 2.344 UMKM di 24 kabupaten/kota ditargetkan memperoleh fasilitasi legalitas, mulai dari HAKI, sertifikasi halal, hingga PIRT.
“Diskop Sulsel menyiapkan konsultan bisnis, inkubator digital, kuliner, fashion, IT, hingga studio pemasaran digital di UPT PLUT. Harapannya, UMKM bisa naik kelas dan lebih berdaya saing,” kata Plt. Kabid Pengembangan Dinas Koperasi Sulsel, Dr. Andi Erni Ramanga.
Kehadiran POJK /19- UMKM ini tentunya menjadi asupan energi baru bagi pelaku UMKM yang masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia pada tahun 2025. Menurut data pemerintah, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap mayoritas tenaga kerja.
