“Khusus bulan Desember, terdapat 392 aduan, sementara pada hari ini, 11 Desember, tercatat 16 aduan masuk,” ujarnya, di Media Center Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).
Dijelaskan, distribusi aduan masih didominasi oleh persoalan lampu jalan, dengan total 491 laporan. Disusul persampahan sebanyak 276 aduan, dan drainase dengan 266 aduan.
Roem mengungkapkan, tiga perangkat daerah atau OPD yang paling banyak menerima beban tindak lanjut adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, Kecamatan dan DLH untuk persampahan, serta Dinas PU untuk drainase dan aduan jalan rusak, termasuk layanan PDAM.
Lanjut dia, meski volume aduan tinggi, kinerja OPD dalam merespons laporan masyarakat patut diapresiasi.
“Untuk lampu jalan, Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari 2 menit, dan rata-rata penyelesaiannya tiga hari. DLH juga cepat, dengan respon awal 58 detik, meski penyelesaian membutuhkan rata-rata empat hari,” tuturnya.
“Sementara Diskominfo sendiri mencatat respon awal tercepat, 41 detik, dengan penyelesaian layanan rata-rata 1 hari 17 menit 56 detik,” tambah dia.
Aplikasi LONTARA+ juga terintegrasi dengan Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC, kantor Diskominfo Makassar.
