Parkir Liar dan Bangunan Ilegal Marak, Wali Kota Makassar Siapkan Penertiban Tegas

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Maraknya alih fungsi bangunan rumah menjadi tempat usaha tanpa izin resmi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. Perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai peruntukan tersebut kerap memicu persoalan baru, mulai dari ketiadaan lahan parkir hingga kemacetan lalu lintas akibat penyempitan badan jalan. Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan sebagian pelaku usaha menempatkan barang-barang bekas, lapak dagangan, hingga tenda jualan di bahu jalan, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan. Hal itu menjadi topik utama dalam Rapat Pembahasan Pengaturan Bangunan dan Parkir Liar yang dihadiri langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (30/12/2025). Dalam arahannya, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan pentingnya fokus dan kepedulian seluruh jajaran pemerintah wilayah dalam menangani persoalan tersebut. "Ini perlu fokus dan perhatian ekstra, Jangan kita cuek dengan keadaan. Ini penting sekali," tegas Appi. Ia menjelaskan bahwa perlu penertiban, bukan semata-mata tindakan represif, melainkan bagian dari upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara humanis, khususnya para pedagang dan pelaku usaha di wilayah Kota Makassar. Menurutnya, masih banyak pedagang yang tiba-tiba datang, memasang tenda, dan berjualan di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk aktivitas usaha. "Ini yang bermasalah, jangan tiba-tiba datang pasang tenda, berjualan, dan mengganggu fasilitas umum," tuturnya. "Di awal bulan ini, tim akan segera terbentuk dan akan melibatkan semua unsur untuk menghasilkan keputusan yang bersifat tetap dan mengikat," jelasnya, menambahkan. Appi menekankan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada pola penertiban yang bersifat insidental dan berulang tanpa solusi permanen. "Tidak boleh lagi hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Itu bukan solusi. Wilayah yang tidak boleh dilakukan kegiatan apapun harus menjadi ketetapan yang fixed dan aturannya mengikat," katanya. Appi juga menyoroti lemahnya koordinasi antar perangkat wilayah Kecamatan dna Kelurahan sebagai salah satu penyebab persoalan ketertiban kota terus berulang. "Ini seakan-akan persoalan kecil, padahal hanya persoalan koordinasi. Hampir di semua ruas jalan, mulai Cendrawasih, Veteran, Ratulangi, Urip, Pettarani, persoalannya sama," ungkapnya. Munafri meminta seluruh camat, Lurah, hingga RT/RW untuk memaksimalkan pengawasan wilayah masing-masing. "Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan, tidak ada yang tidak bisa dibereskan. Kembali pada kesadaran masing-masing wilayah mau atau tidak menjalankan," tuturnya. Appi meminta jajaran di wilayah Kecamatan, Satpol PP, Dishub dan Linmas untuk dimaksimalkan perannya. Ia bahkan menegaskan akan melakukan evaluasi jika ditemukan aparat yang tidak siap bekerja di lapangan. "Pastikan semua standby. Jangan biarkan lagi terjadi kesalahpahaman yang berujung citra negatif bagi pemerintah," tegasnya. Pada kesempatan ini, politisi Golkar itu kembali menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik parkir liar yang selama ini menjadi sumber kemacetan dan keluhan masyarakat. Munafri menyatakan telah mengantongi data lengkap terkait penguasaan titik-titik parkir ilegal di sejumlah ruas jalan Kota Makassar. Ia pun secara tegas memerintahkan Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut tanpa ragu. "Segera dieksekusi, tidak ada cerita. Kalau mereka mau melawan, kita lawan. Tidak ada orang yang boleh lebih kuat daripada pemerintah di kota ini, karena kita berdiri di atas aturan," ujarnya dengan nada tegas. Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, praktik juru parkir liar yang menarik tarif di luar ketentuan resmi serta memanfaatkan lokasi terlarang tidak boleh lagi dibiarkan. Menurutnya, aktivitas parkir ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak langsung pada terganggunya arus lalu lintas dan menurunnya kenyamanan warga. "Saya tidak mau lagi ada juru parkir liar yang menarik tarif tidak sesuai aturan, atau parkir di tempat yang dilarang yang akhirnya bikin macet. Ini yang bikin masyarakat mengeluh, tolong ini ditertibkan semua," tegasnya. Selain desakan pihak PD Parkir, Munafri juga meminta peran aktif seluruh perangkat wilayah, mulai dari camat hingga lurah, untuk melakukan pengawasan ketat di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa pembiaran terhadap parkir liar merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. "Untuk Bapak-Ibu Lurah dan Camat, pantau wilayahnya. Jangan ada pembiaran. Kalau ada titik parkir baru yang tidak terdaftar, segera laporkan ke PD Parkir. Kita harus satu komando untuk urusan ini," imbuh Appi. Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menghadirkan tata kelola parkir yang tertib, adil, dan sesuai regulasi, sekaligus mengurai kemacetan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat di ruang publik perkotaan. "Walaupun kita akan lawan tembok, tidak ada masalah. Saya akan ikut turun memastikan. Kota Makassar ini wilayahnya pemerintah, tidak ada yang lebih besar daripada pemerintah. Negara harus hadir," pungkasnya. (*)

Parkir Liar dan Bangunan Ilegal Marak, Wali Kota Makassar Siapkan Penertiban Tegas

Leave a Reply Cancel reply

Kesadaran Warga Jadi Kekuatan, Penertiban PKL di Makassar Berlangsung Tertib

Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Jadwal Layanan JNE dan Pos Indonesia

Pemkot Makassar Tata PK5 di Sekitar GOR Sudiang SecaraHumanis dan Solutif

FIN EXPO 2025: Wujudkan Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

Ketua TP PKK Kota Makassar Ungkap Peran UMKM Gerakkan Ekonomi di Pagelaran F8 Sangat Besar

BAPPEDA Makassar Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024

Related Articles

CIDES ICMI Akan Hadir di Sulsel, Siap Jadi Penyeimbang Kebijakan Pemerintah

Bappeda Makassar Dorong Integrasi Program HIV dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Bappeda Makassar Gelar Rapat Rekonsiliasi Data Pekerja Rentan Periode Mei 2026

50 Proposal PKM Unhas Raih Pendanaan 2026, Terbanyak Kedua Nasional