Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar evaluasi, melainkan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Rekomendasi yang diberikan BPK Provinsi Sulsel kami harapkan menjadi rujukan strategis dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan, aset, serta peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh,” ujar Munafri.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius dan bertanggung jawab demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Munafri juga menekankan bahwa pemeriksaan BPK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK Perwakilan Sulsel di sejumlah pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujar mantan CEO PSM Makassar tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan kinerja bertujuan memastikan setiap kegiatan yang dibiayai keuangan daerah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta benar-benar mencapai sasaran.
