Sementara pemeriksaan dengan tujuan tertentu diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah potensi kerugian daerah.
“Atas nama pemerintah kabupaten/kota, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas masukan dan koreksi selama proses pemeriksaan,” ungkapnya.
Munafri mengakui masih terdapat kekurangan, khususnya dalam penyediaan dan penyajian dokumen pemeriksaan.
Namun demikian, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun rencana aksi sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan berkomitmen terus melakukan pembenahan sesuai ketentuan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.
Munafri berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa setiap pemeriksaan BPK harus memberikan manfaat nyata dan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
