Ke depan, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan mengatur secara lebih rinci standar dan kriteria pembiayaan makan dan minum agar lebih transparan, terukur, dan akuntabel.
“Perwali ini nantinya akan menjadi acuan, termasuk untuk menentukan kegiatan mana yang dapat difasilitasi dan mana yang tidak, sehingga implementasinya lebih jelas dan transparan,” ujar Fitrah.
Di sisi lain, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi dikenal sebagai sosok yang berhati-hati dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia disebut selalu menekankan efisiensi serta memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar yang jelas dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.
Dalam kesehariannya, Appi juga dikenal memiliki gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam penggunaan fasilitas jabatan. Bahkan, untuk kendaraan dinas, ia disebut tidak menuntut pengadaan baru selama kendaraan lama masih layak digunakan.
Sikap tersebut dinilai menjadi bentuk komitmen terhadap efisiensi anggaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menegaskan bahwa isu terkait anggaran Rp10 miliar untuk konsumsi pribadi Wali Kota tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya. (*)
