SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi menuntut perubahan nyata yang melampaui sekadar kelengkapan administratif.
Lebih dari itu, implementasi reformasi birokrasi harus tercermin secara faktual melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, sinergi lintas lini, dan komitmen kuat terhadap budaya anti-gratifikasi.
Hal tersebut menjadi fokus utama Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) menuju tahapan Tim Penilai Nasional (TPN).
Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi (RB) Unhas, Prof. Dr. Andi Kusumawati, menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh elemen di Unhas untuk menyukseskan visi tersebut.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas membutuhkan sinergi yang utuh, mulai dari garda terdepan pelayanan hingga seluruh sivitas akademika.
“Dari jenjang terdepan seperti rekan-rekan satuan pengamanan, kita harus saling bersinergi. Saya berharap kita semua mulai dari tenaga kependidikan, dosen, dan khususnya Tim ZI turut andil membangun Zona Integritas di Unhas. Penekanannya ada pada kualitas layanan, anti-gratifikasi, serta mendukung capaian kinerja Bapak Rektor,” jelas Prof. Andi Kusumawati.
Selaras dengan hal tersebut, Koordinator Tim Penilai PTN Zona Integritas Unhas, Ishaq Rahman, menekankan bahwa pembangunan ZI merupakan proses yang berkesinambungan.
Ia memaparkan bahwa catatan evaluasi tahun 2025 menjadi landasan strategis untuk melakukan perbaikan di tahun 2026. Ke depannya, perbaikan layanan tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan dokumen pendukung.
“Kita harus mulai melakukan aktivitas perubahan faktual sejak hari ini. Tujuannya, agar di tahun berikutnya kita tidak lagi hanya berfokus pada dokumen saja, tetapi secara faktual pembangunan Zona Integritas di lapangan juga benar-benar berubah menjadi lebih baik,” tegas Ishaq.
Peningkatan tata kelola ini juga ditekankan oleh Prof. Amiruddin. Berdasarkan review dan evaluasi unit kerja, ia mengingatkan setiap fakultas agar terus berinovasi dan tidak cepat puas dengan capaian standar.
“Jangan pernah berpikir untuk sekadar mencapai nilai minimum pada tiap penilaian. Kita harus menetapkan pola pikir untuk mencapai nilai maksimum pada setiap poin penilaiannya,” pesannya.
Bukti komitmen peningkatan ZI di Unhas pun mulai memperlihatkan hasil yang progresif. Rahmatullah, S.I., S.IP., mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada kesiapan unit kerja.
Jika pada periode sebelumnya dari 17 unit kerja yang diusulkan hanya 12 yang memenuhi syarat untuk diperiksa, pada tahun ini seluruh 17 unit kerja yang dikirim berhasil memenuhi kelengkapan syarat administratif, namun hanya 16 fakultas yang dapat diajukan.
Seluruh pemaparan strategis tersebut mengemuka dalam Workshop Penguatan Zona Integritas yang dihadiri langsung oleh Tim ZI dan Tim RB tingkat universitas maupun unit kerja. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Senat, Lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, pada Selasa (19/05)
Melalui agenda penguatan dan evaluasi berkelanjutan ini, Unhas kembali menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi perwujudan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (*/san)
