Selain itu, dialog terbuka antarkelompok dinilai penting untuk menyelesaikan kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar.
“Dialog terbuka antarkelompok juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan mencegah persoalan kecil berkembang,” ungkapnya.
Sementara pada tahap pemulihan, pemerintah wilayah diharapkan memfasilitasi rekonsiliasi guna memperbaiki hubungan sosial yang terdampak konflik. Pemerintah juga didorong menyediakan lebih banyak ruang interaksi dan kegiatan positif agar generasi muda dapat menyalurkan energi serta potensinya melalui aktivitas produktif.
Munafri menilai, pendekatan tersebut diperlukan agar upaya menjaga keamanan tidak hanya berfokus pada penertiban saat bentrokan terjadi, tetapi juga menyentuh akar persoalan di masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan warga, Pemkot Makassar berharap potensi tawuran dapat dideteksi lebih awal, konflik tidak meluas, serta mata rantai kekerasan dapat diputus.
“Upaya ini tidak sekadar untuk meredam konflik yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat deteksi dini, mengantisipasi potensi tawuran, dan memutus mata rantai kekerasan demi menjaga Kota Makassar tetap aman dan kondusif,” katanya.
