OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah, Perkuat Pembiayaan Sektor Riil dan UMKM

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah sebagai upaya memperkuat karakteristik layanan keuangan syariah sekaligus memperluas dukungan pembiayaan terhadap sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peluncuran tersebut berlangsung dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah (PTBS) keempat yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Selasa (3/11/2026). Tiga pedoman yang diperkenalkan meliputi Pedoman Produk Ijarah, Pedoman Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), serta Pedoman Produk Wakalah Penjualan Aset Ready Stock. Ketiga pedoman ini melengkapi sembilan pedoman produk yang telah diterbitkan sebelumnya dan menjadi bagian dari implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pengembangan produk yang memiliki karakteristik khas syariah perlu berjalan seiring dengan penguatan struktur industri. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai inisiatif tersebut diharapkan mampu menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan utama masyarakat sekaligus memperluas pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM. Dari sisi pemanfaatan, Pedoman Produk Ijarah memberikan alternatif bagi nasabah yang membutuhkan penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Skema ini dapat diterapkan untuk kebutuhan produktif, seperti penyewaan rumah toko, kantor, gudang, mesin, kendaraan, dan fasilitas usaha lainnya dengan pembayaran sewa secara bertahap. Sementara itu, produk IMBT menawarkan mekanisme sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah. Skema ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, seperti kepemilikan rumah dan kendaraan, maupun kebutuhan produktif berupa rumah toko, kantor, gudang, hingga mesin. Adapun Pedoman Produk Wakalah Penjualan Aset Ready Stock diarahkan untuk mendukung pembiayaan rantai pasok. Melalui skema ini, pemasok dapat memperoleh likuiditas dengan menjual persediaan barang yang telah tersedia kepada bank tanpa harus menunggu pembayaran dari pembeli akhir. Penyusunan ketiga pedoman tersebut dilakukan melalui kolaborasi OJK bersama Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), industri perbankan syariah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kinerja dan Penguatan Industri Perbankan Syariah Di sisi industri, perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga September 2026, total aset perbankan syariah tercatat mencapai Rp1.108,45 triliun atau tumbuh 10,16 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian tersebut setara dengan pangsa pasar sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional. Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, OJK terus mendorong implementasi RP3SI 2023–2027 melalui penguatan permodalan, konsolidasi, pemisahan unit usaha syariah, serta peningkatan sinergi antara bank syariah dan bank induk. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan, memperkuat kapasitas bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong efisiensi operasional perbankan syariah. Selain itu, OJK juga memperkuat pengembangan produk investasi syariah melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. Regulasi ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menegaskan perbedaan karakteristik antara produk simpanan dan investasi di perbankan syariah. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. Dorong Pembiayaan Berkualitas dan Ekosistem UMKM Dian menegaskan bahwa penguatan perbankan syariah harus memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan UMKM. Karena itu, peningkatan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jumlah penyaluran, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha. Ia menilai penguatan ekosistem keuangan UMKM menjadi bagian penting agar akses pembiayaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha. Upaya tersebut juga dilakukan melalui penguatan fungsi sosial perbankan syariah, salah satunya dengan penerapan produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) oleh bank syariah yang berstatus sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Melalui produk tersebut, dana wakaf dikembangkan untuk mendukung berbagai program sosial, termasuk pemberdayaan UMKM dan sektor pendidikan. Penerapan CWLD juga mendukung program Kota Wakaf yang diinisiasi Kementerian Agama di sejumlah kabupaten dan kota melalui kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia serta nazhir wakaf uang. Pengembangan produk yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial ini diharapkan dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah sekaligus memperkecil kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Sulsel Perkuat Sinergi Keuangan Syariah dengan Sektor Produktif Dukungan terhadap pengembangan keuangan syariah juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutan Wakil Gubernur Sulsel yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, ditekankan pentingnya menghubungkan sektor keuangan syariah dengan aktivitas ekonomi produktif. Pemerintah daerah berharap pelaku usaha kecil dan menengah tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Pembiayaan syariah dinilai perlu semakin dekat dengan berbagai sektor potensial, mulai dari perdagangan, pertanian, industri halal, hingga kegiatan ekonomi produktif lainnya. Pemprov Sulsel juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui sinergi program, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah keempat ini dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, OJK daerah, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), DSN-MUI, Badan Wakaf Indonesia, asosiasi perbankan syariah, serta Ikatan Bankir Indonesia. Turut hadir jajaran direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dari bank umum syariah, unit usaha syariah, hingga bank perekonomian rakyat syariah. Rangkaian kegiatan PTBS keempat mencakup sarasehan industri perbankan syariah, sosialisasi pedoman produk perbankan syariah, serta lokakarya percepatan pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia. Melalui forum tersebut, OJK berharap kolaborasi antara regulator, pemerintah daerah, industri perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan semakin kuat sehingga akses layanan keuangan syariah semakin luas dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah, Perkuat Pembiayaan Sektor Riil dan UMKM

Leave a Reply Cancel reply

Kesadaran Warga Jadi Kekuatan, Penertiban PKL di Makassar Berlangsung Tertib

Pemkot Makassar Tata PK5 di Sekitar GOR Sudiang SecaraHumanis dan Solutif

Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Jadwal Layanan JNE dan Pos Indonesia

FIN EXPO 2025: Wujudkan Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

Ketua TP PKK Kota Makassar Ungkap Peran UMKM Gerakkan Ekonomi di Pagelaran F8 Sangat Besar

BAPPEDA Makassar Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024

Related Articles

KPK Dalami Empat Sektor Tata Kelola Pemkot Makassar, Dorong Audit dan Penguatan Pengawasan

Munafri Tegaskan Penguatan Integritas ASN, Pemkot Makassar Gandeng KPK Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Makassar Andalkan Lontara+ dan SALAMA dalam Penilaian Innovative Government Award 2026

Melinda Hadiri Peluncuran Aksi Stop Stunting 2026, 3.060 Kader PKK Diterjunkan Dampingi Keluarga