SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola aset negara dan mencegah praktik mafia tanah, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tampil proaktif menyuarakan aspirasi daerah.
Ia menilai, aset-aset publik yang selama puluhan tahun dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, tidak seharusnya terus berada dalam ketidakpastian hukum.
Bagi Munafri, pengelolaan aset bukan semata urusan administrasi, tetapi benteng untuk melindungi hak publik agar ruang pendidikan, pelayanan, dan sosial tidak tergeser oleh kepentingan segelintir pihak.
Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Appi itu, menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan pandangan strategis terkait pemanfaatan serta pensertifikatan aset daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu-isu Strategis Pertanahan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025).
Dalam forum tersebut, Wali Kota Munafri menilai persoalan klasik yang kerap muncul di daerah, yaitu banyaknya lahan pemerintah.
