SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat arah pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman melalui Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap masukan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar tersebut berlangsung di Barru Ballroom, Novotel Grand Shayla Hotel Makassar, Kamis (5/2/2026).
Forum mengusung tema “Penguatan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Infrastruktur Permukiman yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan Disperkim terhadap Misi ke-3 Program Unggulan MULIA, khususnya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.
Forum dibuka Asisten II Pemerintah Kota Makassar dan dihadiri Kepala Disperkim Makassar Mahyuddin, Sekretaris Disperkim Hamma Faisal, jajaran pegawai OPD lingkup Disperkim serta sejumlah undangan.
Perwakilan Forum Kota Sehat, LPM Kecamatan dan unsur masyarakat juga turut hadir untuk memberikan perspektif terkait kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat masyarakat.
Bahas RTLH hingga PSU
Sejumlah materi dalam forum disampaikan oleh perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar.
Pembahasan diarahkan pada sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan kawasan permukiman. Di antaranya penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Selain itu, forum turut membahas penguatan perencanaan kawasan permukiman yang memperhatikan aspek lingkungan, inklusivitas dan keberlanjutan.
Masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan program Disperkim untuk tahun 2026. Pemerintah berharap kebutuhan di lapangan dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Melalui forum tersebut, masyarakat juga didorong untuk memahami arah kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan permukiman sekaligus terlibat aktif dalam proses perencanaan.
Dengan keterlibatan berbagai pihak sejak tahap perencanaan, Pemkot Makassar berharap program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)
