SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat langkah pencegahan munculnya kawasan permukiman kumuh dengan mendorong penanganan sejak dari hulu. Pendekatan tersebut dilakukan melalui perencanaan lingkungan, peningkatan kualitas hunian, hingga pelibatan masyarakat secara terpadu.
Upaya itu dibahas dalam hari kedua sekaligus penutupan Workshop Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Tahun Anggaran 2026 yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar di Hotel Mercure Makassar, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Disperkim Makassar, Dr. H. Mahyuddin, S.STP., M.AP., didampingi Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Fajrin Hamid Pagarra, S.STP. Workshop tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor untuk membangun strategi pencegahan yang lebih terintegrasi.
Pada hari kedua, materi disampaikan narasumber dari BP3KP Kementerian PKP, Islahuddin, S.T., M.S.P., serta Program RISE Unhas, Dr. Eng. Ihsan, S.T., M.T. Pembahasan menekankan pentingnya mengintegrasikan penanganan lingkungan dengan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
Melalui pendekatan RISE, intervensi dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi prioritas dan memetakan titik-titik permasalahan, termasuk kawasan yang rentan terhadap banjir. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat solusi yang diterapkan lebih tepat sasaran sekaligus mencegah penurunan kualitas lingkungan permukiman.
Sementara itu, program BSPS diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan. Perbaikan kualitas hunian dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mencegah rumah dan lingkungan berkembang menjadi kawasan kumuh baru.
Strategi pencegahan tidak hanya berorientasi pada penanganan kawasan yang sudah kumuh, tetapi juga memastikan kawasan permukiman yang berkembang memiliki kualitas infrastruktur dan lingkungan yang memadai sejak awal. Dengan begitu, potensi munculnya persoalan baru seperti lingkungan tidak sehat, sanitasi buruk, maupun kerentanan terhadap banjir dapat ditekan.
Disperkim Makassar berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan pola penanganan permukiman yang lebih preventif, berbasis data, dan berkelanjutan.
Workshop tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan pencegahan permukiman kumuh agar pembangunan perumahan di Kota Makassar tidak hanya mengejar pertumbuhan hunian, tetapi juga menjamin kualitas lingkungan dan kelayakan hidup masyarakat. (*)
