Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, permasalahan, dan sumber daya yang berbeda.
“Kami membahas pembangunan Pulau kedepan. Kita tau, setiap pulau punya masalah yang berbeda, kita mau semua aspek pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujar Andi Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dia menekankan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak di kawasan kepulauan karena berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan laut.
“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan makan plastik, lalu kita makan ikan itu, akhirnya masuk mikroplastik ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang ini sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan,” ungkapnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir langsung dalam audiensi tersebut, menyambut baik kontribusi akademik dari Universitas Hasanuddin untuk konsep pembangunan di Pulau.
