Bahas RTLH hingga PSU
Sejumlah materi dalam forum disampaikan oleh perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar.
Pembahasan diarahkan pada sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan kawasan permukiman. Di antaranya penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Selain itu, forum turut membahas penguatan perencanaan kawasan permukiman yang memperhatikan aspek lingkungan, inklusivitas dan keberlanjutan.
Masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan program Disperkim untuk tahun 2026. Pemerintah berharap kebutuhan di lapangan dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Melalui forum tersebut, masyarakat juga didorong untuk memahami arah kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan permukiman sekaligus terlibat aktif dalam proses perencanaan.
Dengan keterlibatan berbagai pihak sejak tahap perencanaan, Pemkot Makassar berharap program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)
