“Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat terkait rencana pemindahan lokasi proyek PSEL di Kota Makassar,” katanya.
Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat lainnya, H. Azis, mempertanyakan proses perencanaan proyek yang dinilai minim transparansi dan kurang melibatkan warga sejak awal.
Ia mengungkapkan kehadiran pihak PT SUS di wilayah mereka dinilai tidak terbuka dan menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
“Awalnya masyarakat tidak tahu kalau akan ada proyek pengolahan sampah. Yang kami dengar hanya soal sengketa lahan. Setelah muncul informasi akan dibangun pabrik sampah, warga mulai resah,” ujarnya.
Azis juga menyoroti proses sosialisasi yang dinilai terlambat. Menurutnya, proyek telah berjalan sejak periode 2020 hingga 2023, sementara sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan pada Mei 2025.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Proyek sudah berjalan lebih dulu, sementara masyarakat baru diberikan penjelasan belakangan,” katanya.
Ia turut mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hingga kini disebut belum pernah dipaparkan secara terbuka kepada warga.
