Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat langsung dalam penyusunan program dan penganggaran, sehingga setiap kegiatan yang diusulkan benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Kepala OPD harus memahami visi-misi kepala daerah, kemudian menerjemahkannya menjadi program yang memang layak dianggarkan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip money follow function, yaitu memastikan setiap alokasi anggaran sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kesalahan penganggaran.
Fatoni juga menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar masih dapat terus ditingkatkan melalui evaluasi terhadap berbagai sumber penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Di sisi lain, ia menyoroti masih lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk proyek-proyek fisik. Menurutnya, Pemkot Makassar perlu memanfaatkan mekanisme lelang pra-DIPA setelah KUA-PPAS disepakati agar kontrak pekerjaan dapat ditandatangani lebih awal pada awal tahun anggaran.
Langkah tersebut dinilai mampu mempercepat pelaksanaan proyek sekaligus meningkatkan kualitas serapan anggaran.
